Kepala Seksi Kurikulum Netty bersama Pengawas Provinsi maupun Kabupaten Malteng

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas di Maluku, maka Dikbud Provinsi Maluku melalui Bidang SMA dalam hal ini Seksi Kurikulum, melakukan kunjungan ke sekolah - sekolah tepatnya pada Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Malteng yakni SMA 1, SMA 2, SMA 4, dan SMA 5.

Kepala Seksi Kurikulum Netty Badriah, kepada koran ini,  kemarin,  mengatakan kegiatan ini dilakukan atas kerjasama dengan Pengawas Provinsi maupun Kabupaten Malteng. Tujuannya untuk melihat proses pembelajaran pada sekolah - sekolah tersebut, kemudian melakukan tatap muka dengan para guru dan mengadakan sosialisasi menyangkut Kurikulum 2013 (K - 13).

dok.2 Kepala Seksi Kurikulum Netty bersama Pengawas Provinsi maupun Kabupaten Malteng

Lanjutnya, pada pertemuan itu ditemukan masih ada para guru yang melakukan proses pembelajaran tidak sesuai ketentuan, hingga telah diberikan pembinaan agar guru bisa mengerti. Selain itu juga masih banyak terdapat guru honor pada desa Allang dan Wakasihu.

Semuanya itu kami akan berkoordinasi dengan pimpinan, agar persoalan yang terjadi di Kecamatan Leihitu Barat, dapat tertangani dengan baik antara lain kita bisa mengembangankan profesionalisme guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). "Sekali lagi, semua ini kita lakukan untuk melihat serta mengukur kemampuan siswa maupun siswa dalam proses pembelajarannya mulai dari kelas,"tandasnya. ()

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Muhammad Saleh Thio, didampinggi Pengurus PGRI Maluku

melakukan pertemuan bersama Gubernur Maluku Said Assagaff

Menjelang Peringatan Hari  Guru Nasional (HGN) dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ke-72 tahun 2017 di bulan Nopember mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku akan menggelar berbagai lomba, yakni Hipme PGRI, Karya Tulis Ilmiah, Marshing Band dan Senam PGRI.

"Untuk lomba Marshing Band di peruntukkan kepada siswa, sedangkan lomba lainnya diperuntukkan kepada guru. Dimana untuk tempat pelaksanaan lomba akan berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan SMA Negeri 1 Ambon,"ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Muhammad Saleh Thio, didampinggi Pengurus PGRI Maluku, kepada wartawan usai melakukan pertemuan bersama Gubernur Maluku Said Assagaff, kemarin.
Dikatakan, berbagai lomba dimaksud akan mulai berlangsung pada 17 Nopember, yang akan dicanangkan langsung oleh Gubernur, di Lapangan Merdeka Ambon. Begitu juga pada acara puncak Peringatan HGN dan HUT PGRI, yang akan dipimpin langsung oleh Gubernur selaku Inspektur Upacara (Irup).

"Dari hasil pertemuan bersama kami, Gubernur bersedia untuk mengikuti kedua kegiatan dimaksud,"tuturnya.
Menurutnya, kedua kegiatan tersebut di bawah sorotan tema "Membangkitkan Kesadaran Kolektif Guru Dalam Meningkatkan Disiplin dan Etos Kerja untuk Penguatan Pendidikan Karakter". Yang diharapkan, mutu pendidikan tetap menjadi komitmen bagi seluruh insan pendidikan di Maluku.

Untuk itu, kata Thio,  perlu ada terobosan dari PGRI, melalui upaya maupun program dalam mewujudkan Maluku cerdas. Ditanya mengenai pemerataan guru, kata orang nomor satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, pihaknya sementara ini lagi mengkaji terkait hal tersebut.
"Sementara ini kita lagi kaji, tempat mana yang kebanyakan guru maupun  kekurangan guru. Setelah itu baru kita lakukan penataan lebih lanjut,"tandasnya.  ()

Penanggungjawab Dana Bos Provinsi Henny Saimima, kepada koran ini diruang kerjanya, Kamis (2/11), mengatakan penyaluran dana Bos jenjang SD dan SMP untuk Triwulan III telah tersalur ke 11 kabupaten/kota.

Dikatakan,  penyaluran Bos ini langsung ditransfer ke rekening kepala sekolah dengan jumlah yang diberikan masih sama yakni untuk siswa jenjang SD bantuan yang diberikan sebesar Rp. 800 ribu persiswa pertahun. Sedangkan siswa SMP sebesar Rp. 1 juta persiswa pertahun. Lanjutnya, untuk tahun 2017 ini dilakukan penyaluran dana Bos sebanyak empat kali, karena itu masih tinggal satu tahap lagi yang akan disalurkan pada bulan Desember yakni triwulan IV.

Dirinya berharap, melalui penyaluran dana Bos ini juga harus ada perhatian penuh dari sekolah - sekolah guna mempertanggungjawabkan bantuan dari Pemerintah Pusat (Pempus) ini karena dengan pertanggungjawaban tersebut membuat Maluku bisa kembali mendapatkan penyaluran dana Bos dari Pusat.

"Sekarang ini untuk bantuan dana Bos tidak hanya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mempunyai tanggungjawab, tetapi sudah ada lagi Kementerian Keuangan,  sehingga pertanggungjawaban itu sangat penting. Hingga Dikbud bisa melakukan pertanggungjawaban,"tuturnya. ()

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terutama generasi muda, maka pemerintah terus melakukan berbagai perhatian, Kamis (2/11), bertempat di Hotel Golden Palace,  Dikbud Provinsi Maluku menggelar kegiatan implementasi kurikukum 2013 bagi guru SMK.

Sekretaris Dikbud Provinsi Maluku Mimi Hudjajani

Menyangkut hal itu,  Sekretaris Dikbud Provinsi Maluku Mimi Hudjajani,  mengatakan sekarang ini pemerintah mulai dari Pusat sampai ke Provinsi mempunyai perhatian yang sangat besar bagi sekolah kejuruan. Dengan demikian,  melalui kegiatan implementasi tersebut akan menjawab kurikukum yang terbaik bagi peserta didik.

Lanjutnya,  kedepan ini standar kompetensi kelulusan sangat diutamakan. Untuk itu,  peserta didik sudah harus disiapkan dengan kurikulum yang sesuai, sehingga tidak menyulitkan mereka dalam proses pendidikan. Dirinya berharap, melalui kegiatan ini dapat diikuti dengan baik oleh para guru SMK terutama mereka semua adalah guru produktif.

 

Sementara itu,  panitia pelaksana Lantara Habir,  menambahkan dilaksanakannya kegiatan implementasi kurikulum ini dapat terencana dengan baik, sebab saat ini kita masih menggunakan dua kurikulum dalam pembelajaran yakni KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Dimana nantinya KTSP 2006 akan berakhir pada tahun 2019 dan 2020 seluruh sekolah secara menyeluruh menggunakan kurikulum 2013. Hingga  kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi.

Dan kegiatan berlangsung selama tiga hari, kemudian pembawa materi dari pusat dan daerah dengan peserta terdiri dari 11 kabupaten/kota, yang diikuti oleh seluruh guru produktif. ()

(Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sma melaksanakan workshop penulisan soal berstandar USBN dan UN SMA 2017)

Untuk meningkatkan hasil Ujian Nasional (UN), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sma melaksanakan workshop penulisan soal berstandar USBN dan UN SMA 2017. Kegiatan berlangsung di SMA Negeri 2 Ambon selama tiga hari dari 16 hingga 18 Oktober, dihadiri oleh MKKS Kota Ambon, MKKS Leihitu, MKKS Leihitu Barat,  MKKS Salahutu dan MKKS Haruku.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku M. Saleh Thio, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi terhadap workshop yang dilaksanakan MKKS dalam menjawab mutu pendidikan di Maluku.

"Kita perlu melakukan program di lingkup Pendidikan Provinsi Maluku terkait sekolah makanya, kita harus selalu melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap mutu pendidikan di Maluku,''ujarnya.
Sementara itu, Ketua MKKS SMA Kota Ambon A. R. Tahalele, menambahkan workshop yang dilakukan untuk mengumuli mutu pendidikan SMA yang belum terlalu baik, karena hasil UN menunjukkan mutu pendidikan pada tingkat SMA di Maluku masih terlalu rendah. ()

(Kadis Pendidikan Provinsi Maluku, Dr. M. Saleh Thio. M. Si sebagai pembicara.)

Universitas Pattimura Ambon Jurusan Pendidikan FMIPA menggelar kuliah umum dengan tema, “Potret Kualitas Pendidikan di Maluku” di aula Rektorat Unpatti, Kamis, (5/10) dengan menghadirkan Kadis Pendidikan Provinsi Maluku, Dr. M. Saleh Thio. M. Si sebagai pembicara.

      


Kadis Pendidikan Provinsi Maluku, Dr. M. Saleh Thio. M. Si sangat mengapresiasi kegiatan ini dan bangga hadir ditengah-tengah mahasiswa untuk memberikan informasi pendidikan yang ada di Maluku.

  

“Dengan adanya kegiatan ini, informasi tentang pendidikan yang ada di Maluku dapat dibagi dengan masyarakat luas sehingga sesuai dengan tagline yang diangkat pada kuliah umum hari ini (kemarin-red) untuk menjadikan masyarakat Maluku yang cerdas,” kata Saleh Thio saat ditemui oleh wartawan usai kegiatan.


Ketua Jurusan FMIPA Unpatti, Dr. Anderson Pallinusa, mengaku, kuliah umum ini rutin setiap tahun digelar untuk mahasiswa baru.

(Ketua Jurusan FMIPA Unpatti, Dr. Anderson Pallinusa)

“Namun kali ini kami memberikan kesempatan kepada Kadis Pendidikan Provinsi agar dapat mengetahui gambaran tentang output input proses dari tenaga guru yang nantinya dikeluarkan oleh FKIP dan Dinas Pendidikan Provinsi sebagai penerima,” ujar Anderson. ()

  

(dok. kuliah umum dengan tema, “Potret Kualitas Pendidikan di Maluku” )

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)  Provinsi Maluku, kemarin,  menyelenggarakan workshop dana transfer daerah bidang pendidikan tingkat Provinsi Maluku tahun 2017.

(Para peserta dan panitia menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Terkait hal ini, Sekretaris Dikbud Provinsi Maluku Mimi Hudjajani,  menuturkan tahun 2017 ini pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK)  bidang pendidikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku dalam bentuk DAK fisik dan non fisik. Dimana DAK fisik diperuntukkan untuk pembangunan ruang kelas baru,  pembangunan laboratorium,  rehabilitasi ruang belajar,  pembangunan ruang dan peralatan praktek siswa.  Sedangkan DAK non fisik diperuntukkan untuk tunjangan profesi guru,  tambahan penghasilan,  tunjangan khusus,  BOSNAS dan BOP PAUD.

(Sekretaris Dikbud Provinsi Maluku Mimi Hudjajani)

Karena itu,  workshop ini sangat penting dan strategis guna memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan dana transfer daerah bidang pendidikan baik itu pada tingkat Pusat,  Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian,  salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah dalam bidang pendidikan yakni dana transfer daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan atau ditransfer kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Untuk itulah,  diharapkan kemampuan pemerintah daerah untuk manajemen pembangunan pendidikan menjadi lebih lincah,  akurat dan tepat.

                    

(Parapeserta dan narasumber yang mengikuti Kegiatan workshop dana transfer daerah bidang pendidikan tingkat Provinsi Maluku tahun 2017)


Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Husein Henaulu,  mengatakan maksud dari pelaksanaan workshop ini untuk meningkatkan harmonisasi pelaksanaan dana transfer daerah bidang pendidikan di Provinsi Maluku. Dengan tujuan dapat menyamakan persepsi tentang pembangunan dan penyelenggaraan dana transfer daerah serta membangun koordinasi dan menyusun rencana kerja pelaksanaan program pendidikan melalui DAK tahun 2018.

(Ketua Panitia Pelaksana Husein Henaulu)


Peserta kegiatan workshop ini berjumlah 33 orang, yang berasal dari 11 kabupaten/kota di Maluku. Selain itu juga workshop ini menghadirkan Narasumber Pusat dari Kemendikbud RI dan Narasumber Daerah dari BPKD Provinsi Maluku. ()

     

(Peserta, panitia, dan narasumber kegiatan workshop)

Untuk memberikan pemahaman kepada para ASN Dikbud Provinsi Maluku Bidang SMA Seksi Kurikulum,  Rabu (20/9), menyelenggarakan sosialisasi persamaan persepsi untuk penanganan dokumen kurikulum 1, 2, 3, bagi ASN dan juga pengawas SMA dilingkup Dikbud Provinsi Maluku. 

(ASN dan juga pengawas SMA Dikbud Provinsi Maluku)

Tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait dengan pembuatan kurikulum, agar para pengawas yang akan turun ke sekolah - sekolah bisa memahami dan mengerti.  Demikian hal ini disampaikan Kabid Pembinaan SMA Nus Kesaulija, kepada pers dikantornya..  Lanjutnya,  sosialisasi ini sangat penting sehingga saat mereka turun untuk melakukan monitoring dan pengawasan tidak ada masalah. Sementara itu,  Kepala Seksi Kurikulum Netty Badriah, menambahkan menyangkut dokumen yang dijelaskan ada terbagi tiga dimana dokumen satu itu akan diperiksa oleh tim verifikasi dan validasi Dikbud Provinsi.

Sedangkan dokumen 2, dan 3 diperiksa disekolah oleh pengawas. Hingga jelas kegiatan ini sangat penting dengan menghadirkan pegawai dan pengawas, agar tidak terjadi perbedaan persepsi. Apabila dokumen belum dibuat oleh sekolah atau pun sudah dibuat, namun disahkan maka dokumen tersebut dinyatakan tidak sah. Dengan perincian dokumen 1 itu berkaitan dengan berbagai hal yang terkait dengan proses pendidikan yang harus diketahui oleh Dikbud. Sedangkan dokumen 2 yakni silabus dan dokumen 3 rencana pembelajaran.

Menyangkut semuanya itu Dikbud Provinsi melalui Seksi Kurikulum telah merekapitulasi ada sebanyak 247 sekolah jenjang SMA dan baru 5 sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 (K-13) diantaranya SMA Negeri Siwalima Ambon,  SMAN 1 Ambon,  SMAN 3 Ambon,  SMA Saparua, dan SMA Kei Kecil.  Sedangkan sekolah lainnya masih bercampur antara KTSP 2006 dan Kurikulum 2013. ()

KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

  • KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU
    Jenderal  Ahmad Yani  Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau
    Ambon - Maluku, 97124
  • 0911 352389 - 352367
  • (fax) 0911-352389

Copyright © 2016 Thinkweb. All Rights Reserved