Kabid Pembinaan SMK Gatot Sihabuddin

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku, Kamis (20/7), menggelar kegiatan workshop spektrum keahlian SMK tahun 2017, yang berlangsung di Hotel Golden Palace. Terkait hal ini, Kadisdikbud Provinsi Maluku M. Saleh Thio,  dalam sambutannya yang dibacakan Kabid Pembinaan SMK Gatot Sihabuddin, mengatakan Presiden RI Joko Widodo memberikan perhatian khusus bagi SMK dan menginstruksikan Mendikbud RI untuk merevitalisasi SMK.

Keseriusan Presiden RI tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Dalam Inpres tersebut Presiden RI menginstruksikan Kemendikbud agar mensinergikan kerja antar kementrian dan lembaga terkait guna mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan SMK untuk menghadapi daya saing di pasar internasional. Dan kepada Gubernur di seluruh Indonesia agar memberikan kemudahan dan kesempatan kepada masyarakat, untuk mendapatkan pelayanan SMK yang bermutu. Dengan demikian, kegiatan workshop ini merupakan momentum yang baik supaya para guru SMK harus memproaktif bagaimana pemetaan sekolah, pemetaan bidang keahlian, program keahlian dan pemetaan kompetensi keahlian SMK ke depan yang baik. Selain itu,  menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bagaimana pemecahannya, baik yang dapat dilakukan oleh sekolah, pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Dimana,  permasalahan pendidikan SMK di Maluku yang sangat krusial saat ini, yakni minimnya sarana prasarana berupa ruang kelas, bengkel kerja siswa, perpustakaan,  laboratorium, peralatan dan penunjang praktek. Kemudian minimnya SDM, yaitu jumlah guru produktif tidak sebanding dengan jumlah jurusan atau kompetensi yang tersedia, guru produktif yang mengajar saat ini banyak yang telah masuk masa persiapan pensiun. Dan masih terdapat guru produktif yang belum diangkat menjadi PNS bahkan ada di antara mereka yang mengajar mendapat honor yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan juga ada yang tidak mendapat honor.

Lebih lanjut dikatakan,  permasalahan pendidikan SMK juga karena minimnya siswa lulusan SMP Sederajat untuk melanjutkan ke SMK hal ini disebabkan karena minimnya promosi pihak sekolah kepada masyarakat untuk memperkenalkan program keahlian, hasil karya siswa dan lulusan SMK yang terserap pada dunia usaha, dunia industri, serta dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Olehnya itu, saya berharap, dengan kegiatan ini segera membuat pemetaan bidang keahlian, program keahlian dan kompetensi keahlian SMK sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar dan keunggulan lokal di tiap Kabupaten/kota, sehingga dapat melahirkan sebuah rekomendasi yang bisa menjawab permasalahan SMK di Maluku ke depan. ()

Direncanakan pada 4-5 Agustus 2017, kembali untuk kedua kalinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)  Provinsi Maluku akan menggelar festival pendidikan, yang akan dipusatkan di Lapangan Merdeka dan dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff. Dan sebelum semuanya berlangsung pihak Dikbud Provinsi Maluku bersama penanggungjawab kegiatan dari Yayasan Hekaleka yang dipimpin Stenly Ferdinandus, serta para kepala sekolah SMA mengadakan rapat koordinasi, di Aula Dikbud Provinsi Maluku, kemarin.

Kadisdikbud Provinsi Maluku M. Saleh Thio, dalam arahannya, menuturkan festival pendidikan ini dibuat untuk diartikan sebagai suatu kegembiraan yang harus dirasakan seluruh elemen pendidikan, dan juga masyarakat. Jadi, sekali lagi festival pendidikan ini mempunyai nilai positif dengan kebahagiaan. Untuk itu, marilah kita dukung dengan penuh tanggungjawab, agar festival pendidikan ini berjalan dengan sempurna.

Sementara itu, Stenly Ferdinandus dari Yayasan Hekaleka, menjelaskan dari kegiatan festival pendidikan ini Maluku bisa cerdas, sebab Kadis sangat intens dengan pendidikan, hingga kiranya mulai dari Kota Ambon acara ini akan bergelora sampai ke seluruh kabupaten/kota di bumi Maluku. Ditambahkan pula, pada kegiatan festival pendidikan yang dilakukan tahun lalu Maluku telah mendapatkan penghargaan dari Mendikbud RI kala itu, Anies Baswedan. Dengan demikian, tahun ini kami siapkan juga acara menarik yang semuanya berkaitan dengan pendidikan, yaitu festival dongeng untuk bunda Paud, pertemuan untuk pendidikan antara guru dan orangtua, robot air untuk jenjang SMP/SMA, robot TIK, lomba foto grafic, talk show, dan festival sains untuk SD. Hadir pembicara Nasional dan Internasional serta Badan Arkeologi akan tampilkan budaya Maluku serta donor darah dari PMI. "Ini merupakan seluruh kegiatan yang telah disiapkan untuk menyambut festival pendidikan yang kedua kalinya dilaksanakan Dikbud Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan M. Saleh Thio," tandasnya.  ()

Sesuai dengan data yang masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku, sampai dengan sekarang ini ada sebanyak 7111 anak berkebutuhan khusus yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku. Dan jelas mereka harus mendapat pendidikan yang layak sebagaimana masyarakat lainnya di Indonesia, lebih lagi di Maluku.

Kegiatan Penyusunan Program Anggaran Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK)

Terkait hal tersebut, maka Pemerintah Pusat (Pempus) kini mempunyai perhatian khusus yang diteruskan ke semua Provinsi, salah satunya Maluku dengan mengadakan kegiatan penyusunan program anggaran pembinaan pendidikan khusus layanan khusus (PKLK) terhadap 13 Kepala Sekolah Luar Biasa dari 7 kabupaten/kota di Maluku, yang berlangsung di Hotel Imperal Inn,  Selasa (25/7).

Kadisdikbud Provinsi Maluku M. Saleh Thio,  dalam arahannya yang disampaikan Kabid PKLK Jahja S. Baljanan, mengatakan semua anak di Maluku tanpa terkecuali harus mendapat pendidikan yang layak. Dengan demikian, anak-anak berkebutuhan khusus juga mesti menjadi perhatian pemerintah dan kegiatan yang dilakukan ini melibatkan kabupaten/kota untuk menyusun anggaran kebutuhan mereka, sehingga harus menjadi perhatian serius dari para kepala sekolah untuk dapat mampu membuat program yang terbaik bagi para penyandang cacat. Dengan tujuan utama, yaitu agar semua program dapat berjalan baik, sebab sampai hari ini anak-anak tersebut belum diberi perhatian yang sesuai. "Sekali lagi, saya minta semua komponen dapat bahu-membahu untuk melihat anak berkebutuhan khusus. Sebab sampai dengan hari ini masih ada beberapa kabupaten yang belum memiliki sekolah khusus dan juga masih ada segelintir orang memandang mereka dengan sebelah mata," tandasnya. 

Sementara itu, Panitia Pelaksana La Jhoni, turut menambahkan, tujuan dari acara ini adalah menyamakan persepsi dan memberikan masukan, menyusun program evaluasi kegiatan serta sosialisasikan ke PKLK. Narasumber terdiri dari pusat dan daerah, sementara para peserta terdiri dari para kepala sekolah serta penanggungjawab anggaran sebanyak 26 orang. ()

Sebanyak 110 siswa jenjang SMA yang berasal dari 11 Kabupaten/Kota se-Maluku, digembleng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku untuk mengikuti kegiatan penguatan karakter melalui kepramukaan. Kadisdikbud Provinsi Maluku M. Saleh Thio,  pada acara pembukaan yang berlangsung di Wisma Gonzalo, kemarin, mengatakan pendidikan karakter saat ini menjadi perhatian pemerintah, hingga dimasukkan dalam proses pembelajaran dan yang paling utama diberikan para guru, yakni pendidikan kepramukaan, sebagai bagian dari kegiatan ekstra kurikuler.

Kadisdikbud Provinsi Maluku M. Saleh Thio

Lanjutnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah itu maka pendidikan karakter jadi perhatian penting, sehingga harus dimplementasikan kepada semua peserta didik. Seperti halnya yang kini sementara dilakukan oleh Dikbud, yakni dengan berkumpulnya seluruh siswa SMA se-Maluku, pada kegiatan penguatan karakter melalui kepramukaan untuk diajarkan tentang pendidikan karakter, baik itu secara teori maupun praktek.

Dengan demikian,  selaku kepala dinas,  saya mengharapkan bagi seluruh siswa agar dapat bertanggungjawab dan menyatakan sikap mengedepankan apa yang menjadi kewajiban siswa sebagai pelajar yang mesti menuntut ilmu tanpa pamrih. Lebih lagi, dapat menjauhkan diri dari tindakan radikalisme, narkoba, tawuran antar pelajar,  dan lainnya yang tidak sepadan dengan pendidikan karakter. "Harapan saya agar 110 siswa yang mengikuti kegiatan ini benar-benar memfokuskan diri mereka sebagai pelajar yang taat, disiplin, dan bertanggungjawab," harapnya.  ()

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Maluku M. Saleh Thio, mengimbau  seluruh sekolah terutama pada jenjang SMA/SMK  tidak melakukan pungutan liar (pungli) untuk pakaian seragam dan melakukan kekerasan di sekolah. “Jangan melakukan pungli dan hindari kekerasan bagi siswa baru di sekolah,” imbaunya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Maluku M. Saleh Thio


Guna menghindari hal itu, pihaknya telah berkordinasi dengan ketua dan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK se-Maluku.  “Kami telah berkordinasi dan bersepakat dilarang satuan pendidikan melakukan pungutan liar pakaian seragam di sekolah. Kami arahkan bagi semua siswa harus membeli pakaian seragam di toko penjual perlengkapan kebutuhan sekolah,” ujarnya.


Instruksi ini telah disampaikan ke sekolah, karena itu kata Thio, hingga kini tidak ada laporan pungli untuk pembelian pakaian seragam siswa baru tahun 2017.
Orang nomor satu di Disdikbud Provinsi Maluku itu juga mengingatkan agar satuan pendidikan dalam melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) terhadap siswa baru menghindari kekerasan.


Apalagi, dia menegaskan, upaya meminalisir potensi kekerasan di sekolah dan pungli merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan Mendikbud RI Muhadjir Effendy tentang Sekolah Aman. “Karena itu diharapkan sekolah-sekolah jangan melakukan kekerasan. Untuk Maluku, sudah dilarang melakukan pungli pakaian seragam disekolah maupun kekerasan,” tegasnya. ()

(Menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat mendapat perhatian pemerintah, karena dari situlah anak mengenal jati diri mereka dengan penerapan pendidikan karakter. Demikian hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Drs.  M. Saleh Thio, pada acara pertemuan penguatan pendampingan Bunda PAUD tingkat Propinsi,  yang berlangsung di Hotel Marina.

(Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku)

Lebih lanjut dikatakan,  seluruh komponen sangat punya tanggungjawab untuk perkembangan anak dan PAUDlah yang paling tepat, hingga siapa saja boleh miliki PAUD dengan tujuan siapkan generasi muda Maluku yang handal sejak dini. Kedepan Maluku mesti miliki daya saing dan selalu lagi untuk menjawab semuanya, itu kita harus mulai dari PAUD.

(Bpk. Kepala Dinas dan Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Bersama para peserta Bunda Paud)

Sebab semuanya untuk nembentuk karakter ataupun kepribadian anak Maluku, dan saya harus sentil pada kegiatan ini masih ada Bunda PAUD punya utusan yang tidak hadir,  otomatis mereka masih belum peduli dengan perkembangan pendidik didaerah masing - masing dan hal itu sangat disesalkan."PAUD itu penting dan harus dimasukan dalam program pendidikan, yang mana diharapkan tiap desa mesti miliki PAUD dengan anggaran yang sudah ditentukan.

Karena ini berkaitan dengan PAUD,  maka Bunda PAUD yang ada diseluruh kabupaten/ kota, punya tanggungjawab untuk melihatnya,"tuturnya.  Sementara itu, Ketua Panitia Husein Henaulu, mengatakan Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan Presiden, hingga sampai hari ini terus berkelanjutan. Untuk mendorong seluruh masyarakat paham artinya pendidikan bagi anak usia dini, sampai di pedesaan.

(Ketua Panitia M. Husein Henaulu)

Kegiatan yang dilakukan Propinsi melalui Dikbud berlangsung selama tiga hari, dimana peserta dari seluruh kabupaten/ kota. Narasumber dari Dikbud dan Kemendikbud RI, kiranya apa yang didapatkan sekembalinya dapat diteruskan untuk ditindaklanjuti. ()

(Narasumber Bpk. Stenly Ferdindus)  

 (Narasumber Ibu. Beatrix)

(Para Peserta Bunda Paud sedang mengikuti materi dari Narasumber)

                                  

                                                                      (Buka Puasa Bersama Dikbud Provinsi Maluku)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku menggelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama, berlangsung di halaman Kantor Dikbud Maluku, Jumat (9/6/2017).

Kepala Dinas Dikbud Maluku Drs. M. Saleh Thio, M.Si mengatakan, dalam Bulan Suci Ramadan ini kita ada dalam Silaturahmi serta saling menghormati, menjaga dan memupuk terus kebersamaan yang selama ini terjalin dengan baik, serta menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.

(Kepala Dinas Dikbud Maluku Drs. M. Saleh Thio, M.Si)


Sementara itu Ustad Syarif Backri Asyatri dalam hikmah puasanya lebih menekankan pada suara hati, karena baik kita bersedekah, hati yang penuh dengan gejolak, maupun kita memaafkan orang lain, kunci dari segalanya itu ada di hati.

(Ustad Syarif Backri Asyatri)

Jika orang dalam hatinya ada dendam, maka dia tidak memiliki Iman sedangkan dalam hatinya ada kebencian maka Tuhan tidak bersama dengannya.

Dicontohkan, Rumah Ibadah itu tidak ada Tuhan disana, Tuhan itu berada di hati masing-masing kita. Untuk itu memaafkan orang, menahan amarah dan memberikan Sedakah, baik dalam keadaan sempit ataupun longgar itulah Sedekah yang sejati.

Dikatakan, Sedekah itu tidak selamanya dalam bentuk uang tetapi keputusan yang ditetapkan oleh kepala dinas yang membuat orang menjadi senang itu juga yang dimaksudkan dengan Sedekah.

Karenanya, dalam Bulan Suci Ramadhan ini kita selalu ada dalam kebersamaan, bersilaturahmi, sambil menghargai satu dengan lainya.(TM04)

                                                                                        

(Suasana Acara Buka Puasa Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provmal)

Sumber: http://www.tribun-maluku.com/2017/06/dinas-dikbud-maluku-gelar-silaturahmi.html

(Suasana Rakor DAK Penugasan Ruang Praktek Siswa SMK Provmal 2017)

Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) melalui Bidang SMK, menggelar Rapat Koordinasi Dana Alokasi Kusus (DAK) Penugasan Ruang Praktek SMK, berlangsung di BIZ Hotel, Selasa (30/5/2017).

Kepala Bidang SMK Dikbud Maluku Drs. Gatot Sihabuddin, M.Pd atas nama Kadis membuka dengan resmi kegiatan tersebut mengatakan, Rakor DAK bertujuan untu memfasilitasi para Kepala SMK, Ketua Panitia pembangunan serta Bendahara, sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, memberikan pemahamaan tentang cara pembayaran dan pertanggungjawaban, serta bagaimana membuat pertanggungjawaban khusus DAK, sesuai peraturan keuangan dan dapat membuat laporan pelaksanaan, pembangunan ruang praktek sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Diungkapkan, dalam memasuki bulan kelima dimana SMA dan SMK yang sudah menjadi kewenangan Dikbud Provinsi, sudah melakukan berbagai tanggungjawab akses pendidikan dengan baik dan benar, semuanya ini guna mewujudkan pembangunan pendidikan di Maluku .

Ada tiga aspek yang menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan pendidikan yakni; aspek Aksesibilitas dan Relevansi Pendidikan, Penegakan Kurikulum dan Daya Saing, serta aspek Kekuatan Managemen Pendidikan.

Sedangkan aspek Penugasan, Mutu dan Daya saing pendidikan, terdapat tiga indikator dalam mewujudkan aspek tersebut yaitu; Pendidikan, Kompeten dan Profesional, serta Proses pembelajaran yang berkualitas.    

Sementara itu Ketua Panitia Rakor Semy Molle melaporkan, kegitan ini bertujuan untuk memiliki pemahaman tentang pelaksana pembangunan ruang praktek SMK, memahami pertanggungjawaban khusus DAK, sesuai peraturan keuangan yang telah ditetapkan.

Rakor DAK dan Penugasan Ruang Praktek SMK diikuti oleh 54 orang peserta berasal dari 8 kabupaten/kota di Maluku, berlangsung selama tiga hari dengan biaya kegiatan berasal dari DPA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku tahun anggaran 2017.(TM04)

Sumber: http://www.tribun-maluku.com/2017/05/dikbud-gelar-rakor-dak-penugasan-ruang.html

(Narasumber RKPD Tahun 2017)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menggelar Forum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), guna meningkatkan kualitas pendidikan
di daerah ini.

Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pemerintahan, dr. Frona Koedubun, M.Kes mewakili Sekda Maluku Hamin Bin Taher, SE membuka dengan resmi kegiatan tersebut, berlangsung di Marina Hotel, Kamis (9/3/2017).

Dikatakan, Peraturan Pemerintah nomor 147 tahun 2016, tentang Pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan, dalam sub urusan manajemen pendidikan mengalami perubahan kewenangan pendidikan menengah dan pendidikan khusus kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi, sedangkan PAUD dan pendidikan dasar menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk itu Pemprov Maluku berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di mana tahun 2016 lalu Angka Melek Huruf mencapai 99 persen, capaian APK SMA/SMK 87 persen, meskipun capaian hasil integritas penyelenggaraan UN 2016 masih berada di bawah 75 persen.

Sedangkan hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2016 meningkat 51,02 persen jika dibandingkan tahun 2015 hanya mencapai 47,38 persen.

Pemprov terus mendorong penggunaan dan BOS yang tepat sasaran sehingga penguatan kapasitas dalam pengelolaan pendidikan menjadi sangat penting, guna peningkatan mamajemen perencanaan dan pengawasan menjadi efektiv, evisien dan bertanggungjawab, melalui pendekatan perencanaan pengawasan pendidikan dan kebudayaan.

Sementara itu ketua Panitia Husein Welaulu melaporkan, tujuan Forum RKPD adalah menyamakan persepsi, menyampaikan dan mensosialisasikan arah kebijakan, serta membangun koodinasi dan menyususn rencana kerja tahun 2018.

Peserta yang mengikuti RKPD berjumlah 60 orang dengan sumber dana DIPA Dinas Dikbud Provinsi Maluku tahun 2016.

(Sumber: http://www.tribun-maluku.com/2017/03/dikbud-maluku-gelar-forum-rkpd.html) 

(Peserta dan Narasumber RKPD Tahun 2017)    

(Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku M. Saleh Thio)

(Suasan tanya jawab para peserta dengan Narasumber)

       

                              

                                      

                                                                               

(Ketua Panita UN Provinsi Maluku Junus Kesaulija, S.Sos, M,Si)

Ketua Panitia UN Propinsi Maluku Nus Kesaulija, mengatakan persentase nilai Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2016 - 2017 untuk Propinsi Maluku dengan jumlah peserta ujian sebanyak 30.907 dari 600 sekolah SMP Sederajat, nilai ketuntasannya malah sangat berbanding yakni tuntas pada mata pelajaran tertentu dan hanya naik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Misalkan mata pelajaran IPA tuntas 11.718 dan tidak tuntas 19.189. Matematika tuntas 14.064 dan tidak tuntas 16.843. Bahasa Inggris tuntas 15.848 dan tidak tuntas 15.059. Sementara Bahasa Indonesia naik tuntas 20.687 dan tidak tuntas 10.220.

"Jadi, untuk Propinsi Maluku jenjang SMP Sederajat mengalami penurunan disetiap mata pelajaran,"ujarnya, kepada pers dikantornya, kemarin. Dikatakan, sesuai dengan hasil evaluasi Dikbud Propinsi Maluku tiga tahun terakhir ini untuk tahun ajaran 2014 - 2015 peserta ujian 30.629 dari 567 sekolah, nilai ketuntasannya per mata pelajaran bervariasi yakni nilai ketuntasan lebih banyak dari pada nilai tidak tuntas. Untuk tahun ajaran 2015 - 2016 jumlah siswa ujian 30.458 dari 591 sekolah, ketuntasan nilai lebih tinggi dari pada tidak tuntas. Contohnya mata pelajaran Bahasa Indonesia tuntasnya 23 ribu dan tidak tuntas 7 ribu lebih.

"Kalau kita lihat tahun ajaran 2016 - 2017 untuk Propinsi Maluku memang nilai tertinggi ada pada Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), tetapi kita lihat integritasnya artinya nilai kejujurannya itu,"ungkapnya. Menurutnya, untuk UN SMP Sederajat tahun ajaran 2016 - 2017 di Maluku persentase nilai rata - rata per mata pelajaran mengalami penurunan, karena terpengaruh pada beberapa sekolah yang melaksanakan UNBK.

Karena kita tahu bersama bahwa UNBK itu betul - betul jujur, sedangkan UNKP itu perlu dievaluasi dalam arti nilai mereka tinggi itu apakah jujur atau tidak. Kata kepala Balitbang seperti itu untuk saya, kalau kita kaitan dengan daerah memang dievaluasi ada beberapa kabupaten/kota dua tahun terakhir ini lemah yakni Bursel dan SBT. Sekalipun tahun ini SBT nilainya bagus tapi integritas atau kejujurannya itu seperti apa.

Olehnya itu, waktu penyerahan hasil ujian tepatnya 1 Juni ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota, kami paparkan persentase UN tiga tahun terakhir, karena kewenangan Pendidikan Dasar termasuk (SD dan SMP) itu sudah menjadi tanggungjawab kabupaten/kota, maka dengan referensi tiga tahun terakhir ini menjadi pola pikir (PR) untuk kabupaten/kota supaya bisa merubah mainsetnya untuk tahun depan bisa sedikit mengalami perubahan seperti pelatihan guru mata pelajaran ditingkatkan dan lainnya itu tanggungjawab kabupaten/kota. Hingga tahun ajaran 2017 - 2018  nilai UN ini juga ada kenaikan, karena betul - betul tiga tahun terakhir ini nilai UN itu mengalami penurunan. ()

KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

  • KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU
    Jenderal  Ahmad Yani  Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau
    Ambon - Maluku, 97124
  • 0911 352389 - 352367
  • (fax) 0911-352389

Copyright © 2016 Thinkweb. All Rights Reserved